AVNMEDIA.ID -  Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vanandza, angkat bicara mengenai insiden kericuhan saat penertiban Pasar Subuh di Jalan Yos Sudarso pada Jumat pagi, 9 Mei 2025.

Menurutnya, ketegangan yang terjadi antara petugas dan warga dipicu oleh minimnya proses mediasi sebelum pelaksanaan relokasi.

Penertiban dimulai sejak pukul 05.00 Wita, ketika akses jalan di sekitar pasar mulai ditutup.

Sekitar dua jam kemudian, aparat gabungan membongkar lapak para pedagang secara paksa. Tindakan tersebut memicu protes keras dari pedagang yang merasa belum pernah diajak berdiskusi secara terbuka. Situasi pun memanas, hingga terjadi bentrokan antara pedagang, simpatisan, dan aparat, yang mengakibatkan beberapa orang mengalami luka akibat kontak fisik di tengah kerumunan.

Ahmad Vanandza, yang hadir langsung di lokasi, menyayangkan pendekatan yang diambil dalam proses penertiban. Ia menilai, konflik tersebut seharusnya bisa dihindari jika seluruh pihak terlebih dahulu difasilitasi untuk berdialog dalam forum resmi.

“Kalau sejak awal ada penjelasan dan kesepahaman, mungkin kita bisa duduk bersama dulu, buat keputusan, baru bergerak. Itu bisa mencegah kekisruhan,” jelasnya kepada media.

Ia menyebutkan bahwa DPRD Samarinda sebenarnya telah menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) untuk memediasi pedagang, pemilik lahan, dan pemerintah kota. Namun, rencana tersebut tertunda karena waktu pelaksanaan yang terlalu mendadak serta sebagian anggota DPRD sedang melakukan kunjungan kerja ke luar daerah.

“Kami tidak bisa memanggil pihak pemkot hanya dengan pemberitahuan 12 jam sebelumnya. Butuh waktu yang cukup agar semua pihak bisa hadir dan bicara langsung,” terangnya.

RDP lanjutan dijadwalkan akan dilaksanakan pada Kamis, 15 Mei 2025. DPRD berkomitmen menghadirkan seluruh pihak terkait, mulai dari perwakilan pedagang, pemilik lahan, Dinas Perdagangan, Satpol PP, hingga pejabat pengambil keputusan seperti kepala dinas dan asisten wali kota.

“Yang hadir harus orang yang paham masalah dan bisa ambil keputusan, bukan sekadar utusan yang nanti balik tanya lagi,” tegasnya.

Ahmad juga mengaku telah berusaha berbicara langsung dengan pemilik lahan saat di lokasi, namun upaya itu tidak mendapat tanggapan. Ia menyayangkan sikap tersebut, mengingat dialog seharusnya menjadi prioritas dalam menyelesaikan persoalan sosial.

“Sudah saya coba ajak bicara secara baik-baik, tapi tidak direspons. Padahal, dalam situasi seperti ini, komunikasi terbuka sangat dibutuhkan,” ungkapnya.

Tak menutup kemungkinan, mediasi berikutnya akan digelar langsung di lokasi agar warga terdampak merasa lebih dilibatkan.

“Kalau memang lebih efektif, kita adakan mediasi di tengah masyarakat. Biar mereka merasa dihargai, bukan disisihkan,” ujarnya.

Politikus ini menegaskan bahwa DPRD tidak menentang program penataan kota, namun mendorong agar pendekatan yang digunakan tetap manusiawi dan adil. Ia menekankan bahwa komunikasi yang baik menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan dengan mengorbankan hak masyarakat kecil. 

Sementara itu, diwawancara terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Samarinda, Nurrahmani mengungkapkan bahwa penataan kawasan pasar tersebut telah melewati sejumlah tahapan penting. Salah satunya adalah permohonan dari pemilik lahan kepada pemerintah untuk merelokasi para pedagang, yang pertama kali diajukan sejak tahun 2014.

“Awalnya, lahan tempat pasar itu memang dibangun oleh pemiliknya sendiri. Permasalahan ini sudah berlangsung lama. Pada tahun 2014, pemilik lahan sempat mengajukan permohonan kepada Wali Kota agar pasar direlokasi," ujarnya. (adv)