Proyek ini diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan menciptakan lebih dari 13.500 peluang kerja tambahan.

Meskipun demikian, pembangunan pagar laut di sekitar area tersebut memicu ketegangan dengan nelayan lokal yang merasa terdampak oleh aktivitas pembangunan tersebut.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa status PSN PIK 2 hanya mencakup pengembangan ekowisata dan tidak terkait dengan pembangunan pagar laut yang menjadi sorotan.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga menjelaskan bahwa proyek ini didanai dengan dana non-APBN senilai Rp65 triliun.

Meskipun demikian, proyek ini menghadapi kritik dari berbagai pihak, termasuk Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), yang mendesak pemerintah untuk mencabut status PSN PIK 2 dan mengevaluasi sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (SHM) yang diterbitkan di kawasan laut.

AGRA menilai bahwa kehadiran PIK 2 telah menimbulkan masalah hukum terkait dengan hak tanah di kawasan tersebut.

Polemik mengenai proyek PIK 2 semakin memanas setelah beberapa pihak meminta agar status PSN dicabut dan Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap proyek tersebut. (daf/shi)